Tue, Jan 11th 2011, 09:40
TAPAKTUAN-Sebanyak 400 hektare lebih sawah di Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, ditelantarkan oleh pemiliknya karena tidak bisa digarap. Kondisi ini terjadi akibat tidak tersedianya sarana irigasi.
Kades Ladang Rimba, Khairuddin didampingi tokoh pemuda setempat Kasmi, kepada Serambi, Senin (10/1) menuturkan, lahan persawahan itu sudah ditelantarkan sekitar tujuh tahun setelah air Sungai Ladang Rimba tidak lagi mengairi sawah-sawah dimaksud, karena air sungai itu sudah dimanfaatkan warga untuk kepentingan air bersih.
Bahkan tidak sedikit pula diantara sawah itu yang berubah fungsi menjadi lahan perkebunan sawit, coklat, cabai dan tamanan palawija lainnya. Padahal, sawah tersebut sangat berpotensi meningkatkan pendapatan rakyat. Lahan persawahan masyarakat yang terlantar itu, terdapat di Desa Naca, Ladang Rimba dan Desa Jambo Papeun.
Menurutnya, lahan persawahan milik warga itu tidak bisa digarap lagi karena kekeringan akibat belum tersedianya irigasi. Meskipun ada warga yang bernanam padi dengan memanfaatkan air hujan, namun hasil yang diperoleh tidak maksimal. Bahkan tidak sedikit yang mengalami gagal panen. Seperti tanam padi bantuan yang dilakukan pada musim tanam tahun lalu tidak sedikit para petani yang mengeluh karena gagal panen.
Karena itu para petani sangat berharap kepada Pemkab setempat untuk segera membangun irigasi di kawasan itu, sehingga masyarakat bisa kembali menggarap lahan persawahannya.
“Sudah lebih tujuh tahun lahan persawahan itu tidak bisa digarap, karena tidak tersedianya irigasi yang dapat mengairi sawah tersebut. Kami berharap kepada Pemkab segera membangun irigasi,” katanya.(az)
Sumber : Serambinews.com
Jumat, 28 Januari 2011
Rabu, 19 Januari 2011
Abrasi Pantai Ancam Warga Desa Lhok Ketapang
Fri, Jan 7th 2011, 14:28
TAPAKTUAN-Puluhan kepala keluarga (KK) yang berdiam di sepanjang pesisir pantai Desa Lhok Ketapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dicemaskan dengan gelombang pasang yang akhir-akhir ini terus menggerus pemukiman penduduk. Selain merusak sejumlah bangunan rumah penduduk dan tanggul perkarangan rumah ibadah, fenomena alam itu juga mengancam areal perkuburan umum.
Ridwan Ar Rahman, anggota DPRK Aceh Selatan asal daerah pemilihan Tapaktuan, kepada Serambi, Kamis (6/1) mengatakan, masyarakat Desa Lhok Ketapang yang berdomisili di pinggir pantai laut Saudera Hindia kini semakin dicemaskan dengan abrasi pantai yang kini terus menggerus pemukiman penduduk.
Didampingi Kades Lhok Ketapang, Syukri Hasyim, Ridwan Ar Rahman mengatakan, selain merobohkan puluhan bangunan dapur warga, abrasi pantai menyusul gelombang besar yang terjadi dua pekan terakhir ini juga telah mengakibatkan tanggul pengaman perkarangan masjid menjadi retak. Bahkan tanggul beton itu dipastikan roboh jika tidak segera ditanggulangi.
Bukan itu saja, puluhan perkuburan umum di samping masijid Almakumr di Lingkungan Tiga itu juga terancam hilang digerus ombak. Kini bibir pantai dengan perkuburan umum itu hanya berjarak dua meter. “Hempasan air laut itu sering menggenangi halaman dan teras rumah saya,”kata Siti Hajirah (38), warga lingkungan Tiga, Desa Lhok Ketapang.
Karena itu masyarakat setempat sangat berharap kepada pemerintah untuk segera membangun tanggul pengaman tebing di sepanjang pantai itu. “Kami mengharapkan kepada Pemkab Aceh Selatan dan Pemprov Aceh untuk segera membangun tanggul pengaman tebing di pantai itu,” katanya.(az)
Sumber : Serambinews.com
TAPAKTUAN-Puluhan kepala keluarga (KK) yang berdiam di sepanjang pesisir pantai Desa Lhok Ketapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dicemaskan dengan gelombang pasang yang akhir-akhir ini terus menggerus pemukiman penduduk. Selain merusak sejumlah bangunan rumah penduduk dan tanggul perkarangan rumah ibadah, fenomena alam itu juga mengancam areal perkuburan umum.
Ridwan Ar Rahman, anggota DPRK Aceh Selatan asal daerah pemilihan Tapaktuan, kepada Serambi, Kamis (6/1) mengatakan, masyarakat Desa Lhok Ketapang yang berdomisili di pinggir pantai laut Saudera Hindia kini semakin dicemaskan dengan abrasi pantai yang kini terus menggerus pemukiman penduduk.
Didampingi Kades Lhok Ketapang, Syukri Hasyim, Ridwan Ar Rahman mengatakan, selain merobohkan puluhan bangunan dapur warga, abrasi pantai menyusul gelombang besar yang terjadi dua pekan terakhir ini juga telah mengakibatkan tanggul pengaman perkarangan masjid menjadi retak. Bahkan tanggul beton itu dipastikan roboh jika tidak segera ditanggulangi.
Bukan itu saja, puluhan perkuburan umum di samping masijid Almakumr di Lingkungan Tiga itu juga terancam hilang digerus ombak. Kini bibir pantai dengan perkuburan umum itu hanya berjarak dua meter. “Hempasan air laut itu sering menggenangi halaman dan teras rumah saya,”kata Siti Hajirah (38), warga lingkungan Tiga, Desa Lhok Ketapang.
Karena itu masyarakat setempat sangat berharap kepada pemerintah untuk segera membangun tanggul pengaman tebing di sepanjang pantai itu. “Kami mengharapkan kepada Pemkab Aceh Selatan dan Pemprov Aceh untuk segera membangun tanggul pengaman tebing di pantai itu,” katanya.(az)
Sumber : Serambinews.com
Minta Gubernur Tolak Pengesahan APBK Aceh Selatan
Mahasiswa Berdemonstrasi ke DPRK
Fri, Jan 7th 2011, 09:26
Belasan mahasiswa, Kamis (6/1) melakukan aksi demonstrasi ke Gedung DPRK Aceh Selatan. Mereka menunut APBK 2011 dibahas ulang karena dinilai tidak pro rakyat.SERAMBI/AZHARI
TAPAKTUAN-Belasan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Aceh Selatan, Kamis (6/1) berdemonstrasi ke gedung DPRK. Dalam aksi itu mereka menuntut DPRK untuk membahas kembali APBK 2011, karena dinilai tidak pro rakyat.
Belasan mahasiswa sebelum bergerak berkumpul di Sekretariat HMI. Sekitar pukul 12.30 WIB dengan menggunakan mobil pikap dan sepeda motor bertolak ke Gedung DPRK yang jaraknya sekitar 500 meter.
Setiba di gedung dewan mereka kembali meneriakkan yel-yel mendesak Tim Anggran DPRK untuk membahas ulang APBK 2011, karena anggaran yang sudah disahkan itu dinilai tidak berpihak kepada rakat. APBK 2011 lebih diperioritaskan kepada aparatur pemerintahan dari pada pelayanan masyarakat.
Selain itu massa juga meminta Gubernur Aceh tidak mensahkan APBK Aceh Selatan. APBK Aceh Selatan itu harus dibahas ulang dengan perioritaskan anggaran untuk pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Meski telah berkali-kali meminta pimpinan dewan dan tim anggaran keluar untuk mendengar aspirasi yang mereka sampaikan secara bergantian itu, namun tidak ada satu pun dari unsur pimpinan dewan itu yang muncul. Melihat tak ada pimpinnan dan anggota dewan yang keluar, massa langsung bergerak masuk kedalam, namun tidak berhasil menerobos pagar betis petugas keamanan.
Melihat massa dengan polisi saling dorong mendorong, salah seorang anggota DPRK, Azmir langsung hadir dan berdialog massa dengan mengatakan, pimpinan dan anggota dewan tidak di tempat. Sebagian di antaranya sedang dinas di luar daerah mengurus tapal batas wilayah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam.
Meski telah dilakukan nego, namun pendemo tetap mendesak pimpinan dan tim anggaran untuk keluar menghapiri mendengarkan aspirasi para mahasiswa.Karena yang bertanggung jawab terhadap pengesahan APBK 2011 yang dinilai terburuk sepanjang sejarah itu adalah pimpinan dan tim anggaran. “Rakyat sekarang sudah ditindas oleh wakil rakyat dan penguasa. APBK hanya diperiotaskan untuk para pejabat,”katanya.
Aksi demo itu sempat terhenti sekitar setengah jam karena terdengar azan. Para mahasiswa itu kembali melanjutkan aksi seusai shalat dhuhur dengan mendesak kembali pimpinan dewan dan tim anggaran untuk keluar mendengar aspirasi yang mereka sampaikan secara bergantian oleh Ketua Umum Hamas, Muhammad Basir, Ketua HMI Aceh Selatan, Taslim dan Ketua KKM UT Aceh, Marhalim Putra.
Karena yang diharapkan tidak kunjung keluar, maka massa dengan menggunakan alat pengeras suara menyatakan akan tetap menduduki gedung itu hingga Ketua DPRK dan Tim Anggran DPRK membahas kembali APBK 2011, “Kami tetap akan menduduki kantor ini hingga bapak dewan membahas kembali APBK 2011,” katanya.
Setelah beberapa lama tidak ada kejelasan, maka para mahasiswa langsung saja membentangkan hambal di teras pintu masuk gedung itu, sekaligus menggelar makan siang bersama dengan persediaan yang mereka bawa.
Setelah makan siang, para pendemo kembali menyampaikan orasi. Massa baru membubarkan diri dengan wajah kecewa pukul 16.00 WIB setelah dua anggota DPRK, Azmir, Tgk Ismizar dan Sekwan Diva Samudra yang menghampiri mereka tidak bisa memperlihatkan berita acara pengesahan APBK 2011 yang mereka minta.(az)
Sumber : Serambinews.com
Fri, Jan 7th 2011, 09:26
Belasan mahasiswa, Kamis (6/1) melakukan aksi demonstrasi ke Gedung DPRK Aceh Selatan. Mereka menunut APBK 2011 dibahas ulang karena dinilai tidak pro rakyat.SERAMBI/AZHARI
TAPAKTUAN-Belasan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Aceh Selatan, Kamis (6/1) berdemonstrasi ke gedung DPRK. Dalam aksi itu mereka menuntut DPRK untuk membahas kembali APBK 2011, karena dinilai tidak pro rakyat.
Belasan mahasiswa sebelum bergerak berkumpul di Sekretariat HMI. Sekitar pukul 12.30 WIB dengan menggunakan mobil pikap dan sepeda motor bertolak ke Gedung DPRK yang jaraknya sekitar 500 meter.
Setiba di gedung dewan mereka kembali meneriakkan yel-yel mendesak Tim Anggran DPRK untuk membahas ulang APBK 2011, karena anggaran yang sudah disahkan itu dinilai tidak berpihak kepada rakat. APBK 2011 lebih diperioritaskan kepada aparatur pemerintahan dari pada pelayanan masyarakat.
Selain itu massa juga meminta Gubernur Aceh tidak mensahkan APBK Aceh Selatan. APBK Aceh Selatan itu harus dibahas ulang dengan perioritaskan anggaran untuk pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Meski telah berkali-kali meminta pimpinan dewan dan tim anggaran keluar untuk mendengar aspirasi yang mereka sampaikan secara bergantian itu, namun tidak ada satu pun dari unsur pimpinan dewan itu yang muncul. Melihat tak ada pimpinnan dan anggota dewan yang keluar, massa langsung bergerak masuk kedalam, namun tidak berhasil menerobos pagar betis petugas keamanan.
Melihat massa dengan polisi saling dorong mendorong, salah seorang anggota DPRK, Azmir langsung hadir dan berdialog massa dengan mengatakan, pimpinan dan anggota dewan tidak di tempat. Sebagian di antaranya sedang dinas di luar daerah mengurus tapal batas wilayah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam.
Meski telah dilakukan nego, namun pendemo tetap mendesak pimpinan dan tim anggaran untuk keluar menghapiri mendengarkan aspirasi para mahasiswa.Karena yang bertanggung jawab terhadap pengesahan APBK 2011 yang dinilai terburuk sepanjang sejarah itu adalah pimpinan dan tim anggaran. “Rakyat sekarang sudah ditindas oleh wakil rakyat dan penguasa. APBK hanya diperiotaskan untuk para pejabat,”katanya.
Aksi demo itu sempat terhenti sekitar setengah jam karena terdengar azan. Para mahasiswa itu kembali melanjutkan aksi seusai shalat dhuhur dengan mendesak kembali pimpinan dewan dan tim anggaran untuk keluar mendengar aspirasi yang mereka sampaikan secara bergantian oleh Ketua Umum Hamas, Muhammad Basir, Ketua HMI Aceh Selatan, Taslim dan Ketua KKM UT Aceh, Marhalim Putra.
Karena yang diharapkan tidak kunjung keluar, maka massa dengan menggunakan alat pengeras suara menyatakan akan tetap menduduki gedung itu hingga Ketua DPRK dan Tim Anggran DPRK membahas kembali APBK 2011, “Kami tetap akan menduduki kantor ini hingga bapak dewan membahas kembali APBK 2011,” katanya.
Setelah beberapa lama tidak ada kejelasan, maka para mahasiswa langsung saja membentangkan hambal di teras pintu masuk gedung itu, sekaligus menggelar makan siang bersama dengan persediaan yang mereka bawa.
Setelah makan siang, para pendemo kembali menyampaikan orasi. Massa baru membubarkan diri dengan wajah kecewa pukul 16.00 WIB setelah dua anggota DPRK, Azmir, Tgk Ismizar dan Sekwan Diva Samudra yang menghampiri mereka tidak bisa memperlihatkan berita acara pengesahan APBK 2011 yang mereka minta.(az)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 05 Januari 2011
Irigasi belum Diperbaiki, Ribuan Hektare Sawah Kekeringan
Mon, Jan 3rd 2011, 11:27
TAPAKTUAN - Ribuan hektare sawah milik masyarakat di Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan, sudah tujuh tahun mengalami kekeringan. Penyebabnya irigasi teknis di Desa Jambo Kepok yang rusak akibat diterjang banjir besar tahun 2002, hingga kini belum diperbaiki. Irhapa (30) warga Desa Bukit Gadeng, Bakongan, kepada Serambi Minggu (2/1) mengatakan, lahan persawahan masyarakat yang mengalami kekeringan mencapai 4.000 hektare. Lahan persawahan milik masyarakat itu sudah mengalami kekeringan sekitar tujuh tahun, setelah irigasi teknis Jambo Kepok rusak parah akibat diterjang banjir besar pada pertengahan tahun 2002.
Meski ada sebagian petani memaksakan diri menanam padi dilahan itu dengan mengandalkan air hujan, namun hasil panennya tidak maksimal karena persediaan air tidak cukup. Lahan persawahan itu kini telantar dan sudah menjadi semak belukar. Bahkan tidak sedikit lahan itu kini berubah fungsi menjadi perkebunan sawit, coklat, jagung, cabai dan tanaman palawija lainnya. Padahal, secara ekonomis kondisi ini sangat merugikan masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup dari bertani gabah. Dikatakan, sejak sawah terbengkalai, banyak petani gabah di daerah itu terpaksa mengalihkan profesinya menjadi nelayan, buruh bangunan atau menyewa lahan sawah di desa lain yang teraliri irigasi.
Karena itu, masyarakat petani sangat berharap kepada pemerintah untuk kembali memperbaiki kerusakan irigasi itu supaya lahan sawah mareka dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya. “Menurut informasi perbaikan irigasi Jambo Kepok itu sudah ditenderkan pada anggaran 2010. Tapi entah kenapa hingga kini irigasi itu belum juga diperbaiki,”katanya. Sebanyak 4.000 hektar lahan persawahan warga yang terlantar itu terdapat di 12 desa dalam tiga kemukiman, yakni Kemukiman Beutong, meliputi Desa Jambo Kepok, Beutong, Ujung Gunong Rayeuk dan Rambong. Kemukiman Ujong Tanoh, meliputi Desa Aluer Dua Mas, Ujung Tanoh, Seneubok Alue Buloh, Ujung Gunong Cut. Kemukiman Ujung Padang, meliputi Desa Seneubok Keranji, Bukit Gadeng, Gampong Drien dan Ujung Padang.(az)
Sumber : Serambinews.com
TAPAKTUAN - Ribuan hektare sawah milik masyarakat di Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan, sudah tujuh tahun mengalami kekeringan. Penyebabnya irigasi teknis di Desa Jambo Kepok yang rusak akibat diterjang banjir besar tahun 2002, hingga kini belum diperbaiki. Irhapa (30) warga Desa Bukit Gadeng, Bakongan, kepada Serambi Minggu (2/1) mengatakan, lahan persawahan masyarakat yang mengalami kekeringan mencapai 4.000 hektare. Lahan persawahan milik masyarakat itu sudah mengalami kekeringan sekitar tujuh tahun, setelah irigasi teknis Jambo Kepok rusak parah akibat diterjang banjir besar pada pertengahan tahun 2002.
Meski ada sebagian petani memaksakan diri menanam padi dilahan itu dengan mengandalkan air hujan, namun hasil panennya tidak maksimal karena persediaan air tidak cukup. Lahan persawahan itu kini telantar dan sudah menjadi semak belukar. Bahkan tidak sedikit lahan itu kini berubah fungsi menjadi perkebunan sawit, coklat, jagung, cabai dan tanaman palawija lainnya. Padahal, secara ekonomis kondisi ini sangat merugikan masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup dari bertani gabah. Dikatakan, sejak sawah terbengkalai, banyak petani gabah di daerah itu terpaksa mengalihkan profesinya menjadi nelayan, buruh bangunan atau menyewa lahan sawah di desa lain yang teraliri irigasi.
Karena itu, masyarakat petani sangat berharap kepada pemerintah untuk kembali memperbaiki kerusakan irigasi itu supaya lahan sawah mareka dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya. “Menurut informasi perbaikan irigasi Jambo Kepok itu sudah ditenderkan pada anggaran 2010. Tapi entah kenapa hingga kini irigasi itu belum juga diperbaiki,”katanya. Sebanyak 4.000 hektar lahan persawahan warga yang terlantar itu terdapat di 12 desa dalam tiga kemukiman, yakni Kemukiman Beutong, meliputi Desa Jambo Kepok, Beutong, Ujung Gunong Rayeuk dan Rambong. Kemukiman Ujong Tanoh, meliputi Desa Aluer Dua Mas, Ujung Tanoh, Seneubok Alue Buloh, Ujung Gunong Cut. Kemukiman Ujung Padang, meliputi Desa Seneubok Keranji, Bukit Gadeng, Gampong Drien dan Ujung Padang.(az)
Sumber : Serambinews.com
Erosi Makin Parah
Jalan Kluet Timur Terancam Putus
Sun, Jan 2nd 2011, 10:24
TAPAKTUAN - Erosi sungai Lawe Mungkap di Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur, Aceh Selatan, kini semakin parah. Bahkan sepanjang 30 meter badan jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Bulohdidi dengan pusat kecamatan kini terancam putus. Keuchik Lawe Sawah, Abdunsyah, kepada Serambi Jumat (31/12) mengatakan, masyarakat di kawasan itu kini semakin resah dengan erosi Sungai Mungkap yang terus menggerus bibir jalan kabupaten di Desa Lawe Sawah. Bahkan bibir jalan itu sudah sangat dekat dengan sungai, yakni hanya menyisakan 1 meter lagi.
Selain mengancam badan jalan, erosi sungai Lawe Mungkap yang merupakan muara dari Sungai Kluet itu juga mengamcam ratusan hektare tanaman sawit, kelapa, coklat milik warga. Bahkan sebelumnya puluhan hektare tanaman pertanian masyarakat sudah amblas ke sungai ketika banjir besar awal Oktober 2010 lalu. Karena itu, Ia berharap, Pemkab Aceh Selatan harus segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi ancaman abrasi tersebut. Selain membuat bronjong pencegah erosi di sepanjang tepi tebing, juga segera dilakukan normalisasi sungai.
Sebab, jika tidak segera ditanggulangi bisa mengakibatkan transportasi darat dari desa itu ke pusat kecamatan terputus total. “Lintasan ini merupakan satu-satunya jalan untuk menuju pusat kecamatan. Jika jalan ini putus maka Desa Lawe Sawah dan Bulohdidi menjadi terisolir,”katanya. Sementara Camat Kluet Timur, Halimuddin SH yang dihubungi secara terpisah, mengakui bahwa erosi sungai Lawe Mungkap kini semakin parah. Bukan hanya mengancam badan jalan kabupaten, tapi abrasi sungai itu juga sudah menggerus sebagian ruas jalan lingkar di Dusun Mat Sisir. Menurutnya normalisasi itu sudah pernah dilakukan beberapa bulan lalu, namun sungai itu kembali meluas dan menerjang lahan perkebunan warga ketika banjir besar awal Oktober 2010 lalu. “Kita sudah mengusulkan kembali normalisasi sungai itu ke Dinas Pekerjaan Umum (PU), namun hingga kini belum ada realisasinya,”kata Halimuddin.(az)
Sumber : Serambinews.com
Sun, Jan 2nd 2011, 10:24
TAPAKTUAN - Erosi sungai Lawe Mungkap di Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur, Aceh Selatan, kini semakin parah. Bahkan sepanjang 30 meter badan jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Bulohdidi dengan pusat kecamatan kini terancam putus. Keuchik Lawe Sawah, Abdunsyah, kepada Serambi Jumat (31/12) mengatakan, masyarakat di kawasan itu kini semakin resah dengan erosi Sungai Mungkap yang terus menggerus bibir jalan kabupaten di Desa Lawe Sawah. Bahkan bibir jalan itu sudah sangat dekat dengan sungai, yakni hanya menyisakan 1 meter lagi.
Selain mengancam badan jalan, erosi sungai Lawe Mungkap yang merupakan muara dari Sungai Kluet itu juga mengamcam ratusan hektare tanaman sawit, kelapa, coklat milik warga. Bahkan sebelumnya puluhan hektare tanaman pertanian masyarakat sudah amblas ke sungai ketika banjir besar awal Oktober 2010 lalu. Karena itu, Ia berharap, Pemkab Aceh Selatan harus segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi ancaman abrasi tersebut. Selain membuat bronjong pencegah erosi di sepanjang tepi tebing, juga segera dilakukan normalisasi sungai.
Sebab, jika tidak segera ditanggulangi bisa mengakibatkan transportasi darat dari desa itu ke pusat kecamatan terputus total. “Lintasan ini merupakan satu-satunya jalan untuk menuju pusat kecamatan. Jika jalan ini putus maka Desa Lawe Sawah dan Bulohdidi menjadi terisolir,”katanya. Sementara Camat Kluet Timur, Halimuddin SH yang dihubungi secara terpisah, mengakui bahwa erosi sungai Lawe Mungkap kini semakin parah. Bukan hanya mengancam badan jalan kabupaten, tapi abrasi sungai itu juga sudah menggerus sebagian ruas jalan lingkar di Dusun Mat Sisir. Menurutnya normalisasi itu sudah pernah dilakukan beberapa bulan lalu, namun sungai itu kembali meluas dan menerjang lahan perkebunan warga ketika banjir besar awal Oktober 2010 lalu. “Kita sudah mengusulkan kembali normalisasi sungai itu ke Dinas Pekerjaan Umum (PU), namun hingga kini belum ada realisasinya,”kata Halimuddin.(az)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 04 Januari 2011
Korban Amukan Gajah Meninggal
* 10 Hari tak Sadarkan Diri
Wed, Dec 29th 2010, 10:35
TAPAKTUAN - Syamsuddin (38), warga Desa Koto Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan yang mengalami luka serius diamuk gajah, Senin (13/12), akhirnya meninggal dunia, Minggu (26/12) malam. Pada hari yang sama, tiga unit rumah milik warga Lokop, Aceh Timur, dirobohkan kawanan gajah liar. Hingga kemarin, gerombolan hewan jumbo itu masih berkeliaran di dekat perkampungan warga.
Kabar tentang kematian Syamsuddin, korban amuk gajah, diterima Serambi, Selasa (28/12) pagi dari Keuchik Ie Mirah Pasie Raja, M Syarif B. Menurutnya, Syamsuddin mengembuskan napas terakhir di rumah orang tuanya, Desa Ie Mirah, Kecamatan Pasie, Aceh Selatan, Minggu malam.
Dikisahkan, Syamsuddin diamuk gajah liar saat tidur sendirian di gubuk berukuran 2 x 2 meter di kebunnya, Dusun Pawoh, Senin (13/12) tengah malam. Dusun itu berjarak 30 menit perjalanan naik perahu robin dari tempat tinggalnya.
Karena ada makhluk besar yang menggerus pintu gubuknya, Syamsuddin terbangun. Bergegas ia ke luar. Ternyata seekor gajah dewasa sedang merusak gubuknya. Spontan ia melarikan diri. Tapi gajah itu berhasil menghadang langkahnya persis di depan pintu gubuk. Seketika itu juga gajah menarik korban dengan belalainya, lalu dibanting beberapa kali hingga tak berdaya. Setelah gajah pergi, Syamsuddin pun berteriak minta tolong. Warga yang mendengar suara jeritan itu langsung mendatangi gubuk korban.
Ia ditemukan sudah pingsan. Darah segar ke luar dari telinga kanannya yang sebagian sudah putus. Lalu warga menggotongnya ke sebuah gubuk milik petani lain yang tak jauh dari lokasi kejadian. Setelah siang, barulah korban dievakuasi ke puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum dr Yulidin Away (RSUYA) Tapaktuan naik ambulans.
Karena kondisinya makin parah, pihak keluarga membawa korban pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ie Mirah. Sepulang dari rumah sakit, korban tak sadarkan diri hingga ajal menjemputnya. “Sekitar sepuluh hari korban tidak sadarkan diri,” kata Keuchik M Syarif.
Keuchik Koto Manggamat, Kluet Tengah, Hebbahir menambahkan, sejak pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ie Mirah, korban hanya mendapatkan bantuan beras dari Dinas Sosial Aceh Selatan. Semua biaya pengobatan korban ditanggung sendiri oleh pihak keluarga. “Kita sedih, karena biaya pengobatannya tak ada yang tanggung, kecuali keluarganya,” ungkap Keuchik Hebbahir.
Dia lukiskan, korban mengalami luka di belakang kepala, muka dan luka paha kanannya lecet. Sebagian daun telinga kanannya hilang. Selain itu, sebagian tulang di dalam tubuh korban patah diamuk gajah, sehingga korban tak bisa bergerak. Bahkan hingga ajal menjemputnya, korban tidak pernah siuman dari pingsannya.
Robohkan rumah
Kawanan gajah juga mengamuk di kawasan pedalaman Lokop, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur, Minggu (26/12), saat Syamsuddin di Kluet Tengah, Aceh Selatan, meregang nyawa.
Tiga unit rumah warga dirobohkan kawanan gajah liar tersebut. Masing- masing milik Samidin, Rusli, dan Firdaus. Keuchik Gampong Ketibung Musara, Lokop, Bukhari Muslim MH, kepada Serambi, Senin (27/12) sore melaporkan, kawanan gajah tersebut telah lama berwara-wiri di sekitar perkampungan penduduk. Sebelumnya, sejumlah rumah warga dan gubuk tempat rehat petani ikut musnah digasak hewan berbelalai itu.
Selain itu, jelas Bukhari Muslim, gajah juga merusak tanaman cokelat (kakao) milik Kelompok Tani “Buge Mujadi” di Dusun Ketibung, Gampong Ketibung Musara. Kelompok tani itu merupakan binaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur yang anggarannya bersumber dari dana otsus 2010.
“Selain kebun cokelat, ladang sejumlah petani yang ditanami berbagai tanaman produktif juga dirusak gajah. Kami sudah sering mengeluhkan hal ini. Pemerintah hendaknya harus serius mencari solusi yang tepat bersama pihak terkait lainnya,” ujar Bukhari seraya menyebutkan bahwa upaya mengusir gajah dengan karbit terus dilakukan petani. Tapi cara tradisional itu tidak cukup efektif.
Pedalaman Lokop merupakan satu dari sekian kecamatan di Aceh Timur yang paling sering diamuk kawanan gajah liar. Kecamatan lainnya adalah Peunaron, Simpang Jernih, Ranto Peureulak, Banda Alam, Darul Ikhsan, Indra Makmue, dan Pante Bidari. (az/is)
sumber : Serambinews.com
Wed, Dec 29th 2010, 10:35
TAPAKTUAN - Syamsuddin (38), warga Desa Koto Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan yang mengalami luka serius diamuk gajah, Senin (13/12), akhirnya meninggal dunia, Minggu (26/12) malam. Pada hari yang sama, tiga unit rumah milik warga Lokop, Aceh Timur, dirobohkan kawanan gajah liar. Hingga kemarin, gerombolan hewan jumbo itu masih berkeliaran di dekat perkampungan warga.
Kabar tentang kematian Syamsuddin, korban amuk gajah, diterima Serambi, Selasa (28/12) pagi dari Keuchik Ie Mirah Pasie Raja, M Syarif B. Menurutnya, Syamsuddin mengembuskan napas terakhir di rumah orang tuanya, Desa Ie Mirah, Kecamatan Pasie, Aceh Selatan, Minggu malam.
Dikisahkan, Syamsuddin diamuk gajah liar saat tidur sendirian di gubuk berukuran 2 x 2 meter di kebunnya, Dusun Pawoh, Senin (13/12) tengah malam. Dusun itu berjarak 30 menit perjalanan naik perahu robin dari tempat tinggalnya.
Karena ada makhluk besar yang menggerus pintu gubuknya, Syamsuddin terbangun. Bergegas ia ke luar. Ternyata seekor gajah dewasa sedang merusak gubuknya. Spontan ia melarikan diri. Tapi gajah itu berhasil menghadang langkahnya persis di depan pintu gubuk. Seketika itu juga gajah menarik korban dengan belalainya, lalu dibanting beberapa kali hingga tak berdaya. Setelah gajah pergi, Syamsuddin pun berteriak minta tolong. Warga yang mendengar suara jeritan itu langsung mendatangi gubuk korban.
Ia ditemukan sudah pingsan. Darah segar ke luar dari telinga kanannya yang sebagian sudah putus. Lalu warga menggotongnya ke sebuah gubuk milik petani lain yang tak jauh dari lokasi kejadian. Setelah siang, barulah korban dievakuasi ke puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum dr Yulidin Away (RSUYA) Tapaktuan naik ambulans.
Karena kondisinya makin parah, pihak keluarga membawa korban pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ie Mirah. Sepulang dari rumah sakit, korban tak sadarkan diri hingga ajal menjemputnya. “Sekitar sepuluh hari korban tidak sadarkan diri,” kata Keuchik M Syarif.
Keuchik Koto Manggamat, Kluet Tengah, Hebbahir menambahkan, sejak pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ie Mirah, korban hanya mendapatkan bantuan beras dari Dinas Sosial Aceh Selatan. Semua biaya pengobatan korban ditanggung sendiri oleh pihak keluarga. “Kita sedih, karena biaya pengobatannya tak ada yang tanggung, kecuali keluarganya,” ungkap Keuchik Hebbahir.
Dia lukiskan, korban mengalami luka di belakang kepala, muka dan luka paha kanannya lecet. Sebagian daun telinga kanannya hilang. Selain itu, sebagian tulang di dalam tubuh korban patah diamuk gajah, sehingga korban tak bisa bergerak. Bahkan hingga ajal menjemputnya, korban tidak pernah siuman dari pingsannya.
Robohkan rumah
Kawanan gajah juga mengamuk di kawasan pedalaman Lokop, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur, Minggu (26/12), saat Syamsuddin di Kluet Tengah, Aceh Selatan, meregang nyawa.
Tiga unit rumah warga dirobohkan kawanan gajah liar tersebut. Masing- masing milik Samidin, Rusli, dan Firdaus. Keuchik Gampong Ketibung Musara, Lokop, Bukhari Muslim MH, kepada Serambi, Senin (27/12) sore melaporkan, kawanan gajah tersebut telah lama berwara-wiri di sekitar perkampungan penduduk. Sebelumnya, sejumlah rumah warga dan gubuk tempat rehat petani ikut musnah digasak hewan berbelalai itu.
Selain itu, jelas Bukhari Muslim, gajah juga merusak tanaman cokelat (kakao) milik Kelompok Tani “Buge Mujadi” di Dusun Ketibung, Gampong Ketibung Musara. Kelompok tani itu merupakan binaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur yang anggarannya bersumber dari dana otsus 2010.
“Selain kebun cokelat, ladang sejumlah petani yang ditanami berbagai tanaman produktif juga dirusak gajah. Kami sudah sering mengeluhkan hal ini. Pemerintah hendaknya harus serius mencari solusi yang tepat bersama pihak terkait lainnya,” ujar Bukhari seraya menyebutkan bahwa upaya mengusir gajah dengan karbit terus dilakukan petani. Tapi cara tradisional itu tidak cukup efektif.
Pedalaman Lokop merupakan satu dari sekian kecamatan di Aceh Timur yang paling sering diamuk kawanan gajah liar. Kecamatan lainnya adalah Peunaron, Simpang Jernih, Ranto Peureulak, Banda Alam, Darul Ikhsan, Indra Makmue, dan Pante Bidari. (az/is)
sumber : Serambinews.com
PLTB Kluet terancam gagal ?
Monday, 27 December 2010 16:07
TAPAKTUAN - Pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) Kluet, di pesisir pantai Gampong Suak Bakong, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, kini terbengkalai dan dilaporkan terancam gagal.
Pasalnya, pemilik konsersium tiga perusahaan yang bernaung di bawah PLTB Kluet, dituding kurang serius melaksanakan pekerjaan. Meski telah dua bulan terlantar sejak peletakan batu pertama oleh Gubernur Irwandi Yusuf, 1 November lalu, hingga kini belum ada tanda-tanda pekerjaan di lapangan.
Informasi siang ini, menyebutkan kondisi lokasi kembali sepi sebagaimana pra peletakan batu pertama oleh gubernur. Padahal program sebelumnya, pasca pelatakan batu pertama, pekerjaan berbagai item proyek yang menelan biaya sebesar Rp 130 miliar itu segera dimulai.
“Ya bapak lihat sendiri, setelah gebernur pulang pengusahanya pun menghilang dan kita tak mengetahui kapan proyek ini dikerjaan, jangan-jangan hanya sekedar menghibur pak Gubernur Irwandi saja dan masyarakat Aceh Selatan atau pihak konsersium kurang modal,” sebut seorang warga di sana.
Menurut warga, Marlis Pohan, selaku pelaksana proyek kerjasama dengan Pemkab Aceh Selatan sebelumnya menjanjikan akan menerima masyarakat Suak Bakong khususnya, sebagai tenaga kerja. Tapi hingga saat ini janji tersebut masih tinggal janji.
Tokoh masyarakat Suak Bakong, Suhaimi MD mengaku sangat prihatin terhadap nasib PTB Kluet yang kini terbengkalai. “Soalnya, ini kan harapan masyarakat, hendaknya jangan disia-disiakan sehingga masyarakat kecewa, karena tidak jelas pekerjaannya,”sebutnya.
Suhaimi berharap agar pihak pelaksana segera melakukan kegiatan di lapangan. Sebab, selain desakan mengatasi arus listrik di kawasan pantai barat selatan , juga desakan lapangan kerja bagi masyarakat, sekaligus mengatasi kesenjangan social selama ini.
Sementara pemilik konsersium tiga perusahaan PLTB Kluet, Marlis Pohan, membantah terlantarnya proyek tersebut akibat kurang modal, tetapi terbentur pekerjaan karena menunggu MoU dengan pihak PLN di Jakarta. “Insya Allah, MoU telah selesai dengan PLN dan kita akan memulai pekerjaan pada 2 Januari 2011, pekan depan,”ucapnya.
Pohan mengakui konsersium yang dipimpinnya tiga perusahaan bernaung di bawah PLTB. Namun ia enggan menyebutkan nama perusahaan dimaksud tanpa alasan. ”Bapak tak boleh tau nama perushaan yang saya pimpin itu, pokoknya tiga perusahaan selaku pelaksana di lapangan,”ucapnya.
Menyangkut dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Irwandi Yusuf bagiakan dipaksakan, meski pihaknya belum tuntas melakukan persiapan lapangan dan administrasi perizinan, Marlis mengaku hal itu dilakukan selain faktor ekonomis dan politis.
Sebab yang diproses izinnya atas nama PT Gelora Lintas Artha dengan Akta Notaris No.33 dengan Notaris Faisal, pendiriannya 28 Mei 2008. Kemudian dirubah tanggal 30 November 2010, setelah Gubernur Irwandi meletakkan batu pertama pembangunannya.
Sumber : Waspada.co.id
TAPAKTUAN - Pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) Kluet, di pesisir pantai Gampong Suak Bakong, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, kini terbengkalai dan dilaporkan terancam gagal.
Pasalnya, pemilik konsersium tiga perusahaan yang bernaung di bawah PLTB Kluet, dituding kurang serius melaksanakan pekerjaan. Meski telah dua bulan terlantar sejak peletakan batu pertama oleh Gubernur Irwandi Yusuf, 1 November lalu, hingga kini belum ada tanda-tanda pekerjaan di lapangan.
Informasi siang ini, menyebutkan kondisi lokasi kembali sepi sebagaimana pra peletakan batu pertama oleh gubernur. Padahal program sebelumnya, pasca pelatakan batu pertama, pekerjaan berbagai item proyek yang menelan biaya sebesar Rp 130 miliar itu segera dimulai.
“Ya bapak lihat sendiri, setelah gebernur pulang pengusahanya pun menghilang dan kita tak mengetahui kapan proyek ini dikerjaan, jangan-jangan hanya sekedar menghibur pak Gubernur Irwandi saja dan masyarakat Aceh Selatan atau pihak konsersium kurang modal,” sebut seorang warga di sana.
Menurut warga, Marlis Pohan, selaku pelaksana proyek kerjasama dengan Pemkab Aceh Selatan sebelumnya menjanjikan akan menerima masyarakat Suak Bakong khususnya, sebagai tenaga kerja. Tapi hingga saat ini janji tersebut masih tinggal janji.
Tokoh masyarakat Suak Bakong, Suhaimi MD mengaku sangat prihatin terhadap nasib PTB Kluet yang kini terbengkalai. “Soalnya, ini kan harapan masyarakat, hendaknya jangan disia-disiakan sehingga masyarakat kecewa, karena tidak jelas pekerjaannya,”sebutnya.
Suhaimi berharap agar pihak pelaksana segera melakukan kegiatan di lapangan. Sebab, selain desakan mengatasi arus listrik di kawasan pantai barat selatan , juga desakan lapangan kerja bagi masyarakat, sekaligus mengatasi kesenjangan social selama ini.
Sementara pemilik konsersium tiga perusahaan PLTB Kluet, Marlis Pohan, membantah terlantarnya proyek tersebut akibat kurang modal, tetapi terbentur pekerjaan karena menunggu MoU dengan pihak PLN di Jakarta. “Insya Allah, MoU telah selesai dengan PLN dan kita akan memulai pekerjaan pada 2 Januari 2011, pekan depan,”ucapnya.
Pohan mengakui konsersium yang dipimpinnya tiga perusahaan bernaung di bawah PLTB. Namun ia enggan menyebutkan nama perusahaan dimaksud tanpa alasan. ”Bapak tak boleh tau nama perushaan yang saya pimpin itu, pokoknya tiga perusahaan selaku pelaksana di lapangan,”ucapnya.
Menyangkut dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Irwandi Yusuf bagiakan dipaksakan, meski pihaknya belum tuntas melakukan persiapan lapangan dan administrasi perizinan, Marlis mengaku hal itu dilakukan selain faktor ekonomis dan politis.
Sebab yang diproses izinnya atas nama PT Gelora Lintas Artha dengan Akta Notaris No.33 dengan Notaris Faisal, pendiriannya 28 Mei 2008. Kemudian dirubah tanggal 30 November 2010, setelah Gubernur Irwandi meletakkan batu pertama pembangunannya.
Sumber : Waspada.co.id
Senin, 03 Januari 2011
Cabut izin pertambangan PT PSU
Friday, 24 December 2010 22:06
BANDA ACEH - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh pos Tapaktuan minta Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Selatan untuk mencabut izin pertambangan yang dlakukan PT Pinang Sejati Utama (PSU), karena dinilai melanggar undang-undang.
Pjs Koordinator LBH Banda Aceh pos Tapaktuan, Zul Azmi di Tapaktuan, mengatakan PT PSU yang melakukan penambangan bijih besi di penggunungan Manggamat dinilai telah melanggar UU nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
"Sudah saatnya Pemerintah bertindak tegas dengan cara mencabut izin lingkungan, kalau sebuah perusahan tidak memiliki izin itu maka izin usaha atau kegiatan juga harus dibatalkan," kata Zul Azmi, malam ini.
Sejak beberapa bulan terakhir konflik antara masyarakat dengan PT PSU itu semakin meluas, bahkan puluhan truk pengangkut material yang mengandung bijih besi telah merusak badan jalan lintas Kota Fajar - Manggamat.
Akibatnya, warga yang berdomisili di Kemukiman Manggamat kecamatan Kluet Tengah melakukan pemblokiran jalan pada 22 November dan 22 Desember 2010.
"Pemilik dan supir mobil angkutan trayek Kuta Fajar-Manggamat juga pernah melakukan mogok massal sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah akibat kerusakan jalan yang setiap hari dilintasi truk pengangkut bijih besi milik perusahan tambang itu," katanya.
Menurutnya, jika investasi telah menimbulkan bencana seperti rusaknya fasilitas umum dan lingkungan, maka pemerintah harus mengambil tindakan tegas seperti yang diatur dalam UU nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Zul Azmi mengatakan rusaknya jalan linta Kota Fajar - Manggamat itu telah terganggunya kesehatan masyarakat yang disebabkan debu teruma pada musim kemarau.
"Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak bagi setiap orang, ini disebutkan dalam pasal 65 ayat satu UU nomor 32/2009," katanya. LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan juga minta agar PT PSU agar mengimplementasikan peraturan dengan baik sehingga tidak mengganggu lingkungan dan menimbulkan keresahan sosial.
sumber : Waspada.co.id
BANDA ACEH - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh pos Tapaktuan minta Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Selatan untuk mencabut izin pertambangan yang dlakukan PT Pinang Sejati Utama (PSU), karena dinilai melanggar undang-undang.
Pjs Koordinator LBH Banda Aceh pos Tapaktuan, Zul Azmi di Tapaktuan, mengatakan PT PSU yang melakukan penambangan bijih besi di penggunungan Manggamat dinilai telah melanggar UU nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
"Sudah saatnya Pemerintah bertindak tegas dengan cara mencabut izin lingkungan, kalau sebuah perusahan tidak memiliki izin itu maka izin usaha atau kegiatan juga harus dibatalkan," kata Zul Azmi, malam ini.
Sejak beberapa bulan terakhir konflik antara masyarakat dengan PT PSU itu semakin meluas, bahkan puluhan truk pengangkut material yang mengandung bijih besi telah merusak badan jalan lintas Kota Fajar - Manggamat.
Akibatnya, warga yang berdomisili di Kemukiman Manggamat kecamatan Kluet Tengah melakukan pemblokiran jalan pada 22 November dan 22 Desember 2010.
"Pemilik dan supir mobil angkutan trayek Kuta Fajar-Manggamat juga pernah melakukan mogok massal sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah akibat kerusakan jalan yang setiap hari dilintasi truk pengangkut bijih besi milik perusahan tambang itu," katanya.
Menurutnya, jika investasi telah menimbulkan bencana seperti rusaknya fasilitas umum dan lingkungan, maka pemerintah harus mengambil tindakan tegas seperti yang diatur dalam UU nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Zul Azmi mengatakan rusaknya jalan linta Kota Fajar - Manggamat itu telah terganggunya kesehatan masyarakat yang disebabkan debu teruma pada musim kemarau.
"Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak bagi setiap orang, ini disebutkan dalam pasal 65 ayat satu UU nomor 32/2009," katanya. LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan juga minta agar PT PSU agar mengimplementasikan peraturan dengan baik sehingga tidak mengganggu lingkungan dan menimbulkan keresahan sosial.
sumber : Waspada.co.id
Minggu, 02 Januari 2011
Masyarakat Manggamat Blokir Jalan
Jalan tak Kunjung Diperbaiki
Thu, Dec 23rd 2010, 16:04
TAPAKTUAN-Ribuan warga Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, melakukan pemblokiran jalan lintasan Kota Fajar-Manggamat yang selama ini dilintasi mobil truk pengangkut material batu bijih besi PT Pinang Sejati Utama (PSU). Aksi itu dilakukan sebagai wujud kekecewaan warga terhadap kerusakan jalan yang hingga kini belum diperbaiki.
Kades Koto Manggamat, Hebbahir yang dihubungi Serambi, Rabu (22/12) membenarkan ada pemblokiran jalan oleh warga, karena kecewa ruas jalan yang rusak belum diperbaiki. Padahal beberapa bulan lalu pihak PT PSU sudah berjanji akan memperbaiki jalan tersebut.
Insiden tersebut berawal dari terputusnya kabel jaringan listrik ke rumah warga akibat tersenggol mobil pembawa alat berat milik PT PSU Selasa (21/12) sekitar pukul 24.00 WIB. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung menegur sopir truk dengan maksud untuk diperbaiki jaringan listrik yang putus itu, namun sang sopir tidak menghiraukan dan langsung melarikan diri ke arah jalan yang dibangun dengan swadaya masyarakat.
Merasa kecewa dengan ulah sopir itu, warga ramai-ramai melakukan pemblokiran jalan dengan kayu dan pohon kelapa, sehingga mengakibatkan puluhan truk pengangkut batu bijih besi yang beroperasi siang malam itu tidak bisa lagi beroperasi. Bahkan seorang karyawan PT PSU sempat dipukul oleh warga karena melemparkan ucapan yang tidak enak didengar.
Insiden yang nyaris bentrok itu berubah kembali mencair, setelah Kapolres Aceh Selatan, AKBP Bambang Syafrianto SIK dan Ketua Komisi D DPRK Aceh Selatan, Zulfar Arifin bersama sejumlah anggotanya bermusyawarah dengan masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Dalam pertemuan itu disepakai bahwa jalan itu harus diperbaiki. PT PSU harus membuat jalan sendiri. Sebelum pimpinan PT PSU bertemu dengan masyarakat, maka pengangkutan batu bijih besi dihentikan.
Menurut Keuchik Koto, Hebbahir, jalan lintasan Manggamat-Kota Fajar itu sudah diaspal hotmix oleh Pemkab tahun lalu, namun kini jalan itu sudah hancur-hancuran akibat dilintasi truk pengangkut material batu bijih besi PT PSU yang beroperasi siang malam. (az)
Sumber : Serambinews.com
Thu, Dec 23rd 2010, 16:04
TAPAKTUAN-Ribuan warga Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, melakukan pemblokiran jalan lintasan Kota Fajar-Manggamat yang selama ini dilintasi mobil truk pengangkut material batu bijih besi PT Pinang Sejati Utama (PSU). Aksi itu dilakukan sebagai wujud kekecewaan warga terhadap kerusakan jalan yang hingga kini belum diperbaiki.
Kades Koto Manggamat, Hebbahir yang dihubungi Serambi, Rabu (22/12) membenarkan ada pemblokiran jalan oleh warga, karena kecewa ruas jalan yang rusak belum diperbaiki. Padahal beberapa bulan lalu pihak PT PSU sudah berjanji akan memperbaiki jalan tersebut.
Insiden tersebut berawal dari terputusnya kabel jaringan listrik ke rumah warga akibat tersenggol mobil pembawa alat berat milik PT PSU Selasa (21/12) sekitar pukul 24.00 WIB. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung menegur sopir truk dengan maksud untuk diperbaiki jaringan listrik yang putus itu, namun sang sopir tidak menghiraukan dan langsung melarikan diri ke arah jalan yang dibangun dengan swadaya masyarakat.
Merasa kecewa dengan ulah sopir itu, warga ramai-ramai melakukan pemblokiran jalan dengan kayu dan pohon kelapa, sehingga mengakibatkan puluhan truk pengangkut batu bijih besi yang beroperasi siang malam itu tidak bisa lagi beroperasi. Bahkan seorang karyawan PT PSU sempat dipukul oleh warga karena melemparkan ucapan yang tidak enak didengar.
Insiden yang nyaris bentrok itu berubah kembali mencair, setelah Kapolres Aceh Selatan, AKBP Bambang Syafrianto SIK dan Ketua Komisi D DPRK Aceh Selatan, Zulfar Arifin bersama sejumlah anggotanya bermusyawarah dengan masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Dalam pertemuan itu disepakai bahwa jalan itu harus diperbaiki. PT PSU harus membuat jalan sendiri. Sebelum pimpinan PT PSU bertemu dengan masyarakat, maka pengangkutan batu bijih besi dihentikan.
Menurut Keuchik Koto, Hebbahir, jalan lintasan Manggamat-Kota Fajar itu sudah diaspal hotmix oleh Pemkab tahun lalu, namun kini jalan itu sudah hancur-hancuran akibat dilintasi truk pengangkut material batu bijih besi PT PSU yang beroperasi siang malam. (az)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)