Jumat, 27 Mei 2011

Tolak Kehadiran Tambang Emas PT BAM

Warga Peulumat Gelar Demo di Kantor Camat
Fri, Apr 1st 2011, 08:42


Ratusan masyarakat Kemukiman Peulmat, Kecamatan Labuhan Haji Tmur, Aceh Selatan melakukan aksi demonstrasi ke kantor camat setempat menuntut ditolaknya perusahaan pertambangan di kasawan itu. SERAMBI/AZHARI

TAPAKTUAN - Ratusan masyarakat Kemukiman Peulumat, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Kamis (31/3) berunjuk rasa ke kantor camat setempat. Dalam aksinya mereka menolak keberadaan perusahan tambang emas, PT Bintang Agung Mining (PT BAM), yang saat ini melakukan ekplorasi di pertambangan rakyat di kawasan pegunungan Desa Gunung Rotan.

Massa dari delapan desa dalam Kemukiman Peulumat, yakni Desa Paya Peulumat, Tengah Peulumat, Padang Peulumat, Aur Peulumat, Limau Saring, Peuneulop, Beutong, dan Gunung Rotan, itu sekitar pukul 10.50 WIB dengan berjalan kaki dan sepeda motor bertolak menuju kantor camat di pinggir jalan nasional, Desa Tengah.

Massa mengusung sejumlah spanduk dari karton yang bertuliskan antara lain: “Kami atas nama masyarakat Peulumat Bersatu menolak semua atas nama perusahaan pertambangan emas atau bijih besi untuk masuk di kawasan Peulmat”. “Jangan terpancing dengan atas nama uang dengan merusak lingkungan”. “Kami minta bapak camat menolak perusahaan yang masuk ke kawasan ekosistem hutan kami”. Dan, “Hutan kita adalah hutan yang harus dijaga bersama”.

Sebanyak 10 orang perwakilan warga naik ke lantai dua gedung itu untuk berdialog dengan Camat Labuhan Haji Timur, Rahmad Tuddin, Kapolsek Aiptu Zetra HP, Dan Pos Koramil Labuhan haji Timur, Serma Chairil A yang sudah menunggu di ruang musyawarah.

Dalam pertemuan yang berlangsung satu jam lebih itu sempat tegang. Sejumlah perwakilan warga mengatakan bahwa muspika tidak berpihak kepada rakyat. Bahkan Muspika di balik semua keberhasilan PT BAM mendatangkan alat perlengkapan pengeboran di kawasan pertambangan rakyat itu. “Padahal sebelumnya masyarakat sudah berulangkali menolak kehadiran perusahaan tersebtu,” kata seorang pendemo.

Karena itu masyarakat mendesak Muspika untuk menolak keberadaan PT BAM di kasawan itu dengan menandatangani komitmen penolakan keberadaan PT BAM di daerah itu. Sebab, selain tidak pernah melaporkan keberadaanya kepada masyarakat pemilik lahan, juga kehadiran perusahaan tersebut sudah sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat penambang yang berada di sekitar.

Desakan untuk menandatangani komitmen bersama menolak PT BAM itu langsung ditolak oleh Camat, Kapolsek dan Dan Pos Koramil. Sebab, menurut Muspika, yang berhak menghentikan atau menolak keberadaan perusahaan itu adalah Bupati sebagai kepala daerah. Karena itu pihaknya meminta kepada masyarakat untuk bersabar selama 10 hari.

Meski Muspika sudah berulangkali menyatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan, namun warga tetap ngotot mendesak pihak Muspika untuk menandatangani komitmen tersebut. Bahkan masyarakat mengatakan, jika Muspika tidak menolak keberadaan PT BAM mereka akan melancarkan demo lebih besar lagi serta mengatakan siap melawan perusahaan tersebut.

Tapi suasana kembali mencair setelah Muspika menyatakan bersedia menutup sementara ekplorasi penambangan di kawasan Gunung Rotan itu. “Kami akan berkoordinasi terlebih dulu dengan pimpinan tentang penolakan perusahaan itu. Bila dalam tenggang waktu tersebut pihak perusahaan tetap melakukan aktivitasnya, maka warga diminta segera laporkan ke Muspika,” kata Camat.

Mendengar janji Pak Camat, massa langsung membubarkan diri kembali ke desanya masing-masing. Terkait masalah tersebut, Supervisor Lapangan PT BAM, Suyanto Tirto yang dihubungi secara terpisah mengaku tidak mengetahui adanya aksi demo penolakan yang dilakukan masyarakat Peulumat itu. Begitupun pihaknya secara tegas menyatakan, hingga kini pihaknya belum mendatangkan alat-alat ke kawasan pegunungan tersebut sebagaimana ditudingkan para pendemo. “Belum ada satupun alat yang didatangkan. Sampai saat ini kita masih mempersiapkan lokasi dan alat-alat kelengkapan,” katanya.

Suyanto mengakui, eksplorasi yang dilakukan itu sesuai dengan izin yang dikeluarkan pemerintah dan pengeboran itu tidak menganggu dan menghalangi masyarakat. “Kita tidak pernah memiliki tetapi hanya akan melakukan penelitian untuk mengetahui kandungan mineral yang terkandung di dalam bumi di lahan yang diizinkan,” katanya.(az)

Sumber : Serambinews.com

Rabu, 04 Mei 2011

Penambangan Bijih Besi Masih Dilakukan

Wed, Mar 23rd 2011, 08:52
* Rekomendasi Penutupan belum Diserahkan ke Eksekutif

TAPAKTUAN – Pimpinan DPRK Aceh Selatan didesak segera mengeluarkan dan menyerahkan surat rekomendasi hasil paripurna tentang pertambangan bijih besi di Desa Simpang Dua Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah, kepada eksekutif untuk menghindari timbulnya imej negatif di kalangan masyarakat terhadap wibawa lembaga wakil rakyat.

”Sudah dua pekan hasil pansus pertambangan diparipurnakan, nanum hingga kini rekomendasi itu belum diserahkan ke eksekutif untuk ditindaklanjuti,”kata Sekretaris Komisi D DPRK Aceh Selatan, H Ridwan Mas, kepada Serambi, Jumat (22/3) di Tapaktuan.

Ridwan Mas yang juga sebagai sekretaris tim pansus pertambangan mengatakan, hasil pansus pertambangan bijih besi sudah diparipurnakan dalam sidang khusus DPRK Kamis (10/3). Dalam sidang yang dihadiri Sekdakab Drs H Harmaini MSi, Kapolres Aceh Selatan AKBP Bambang Syafrianto SIK serta sejumlah unsur muspida itu tiga dari empat fraksi di dewan menyepakati pertambangan itu ditutup sementara.

Ketiga fraksi yang sepakat ditutup sementara pertambangan tersebut adalah Fraksi Partai Aceh (FPA), Fraksi Karya Bangsa, dan Fraksi PKPI. Sementara satu-satunya fraksi yang meminta semua operasional pertambangan itu ditutup total, yakni Fraksi Demokrat.

Dari kesepakatan itu pimpinan dewan memutuskan merekomendasi pertambangan bijih besi ditutup sementara. Bahkan ketika menutup sidang paripurna itu pimpinan dewan berjanji segera memusyawarahkan hasil paripurna itu dan selanjutnya diserahkan ke eksekutif untuk segera ditindaklanjuti. Tapi anehnya hingga kini rekomendasi itu belum juga diserahkan ke eksekutif.

“Rekomendasi itu harus secepatnya diserahkan ke eksekutif. Selain untuk menjamin legalitas sebuah keputusan paripurna DPRK, juga untuk menghindari menguatnya imej yang berkembang bahwa DPRK telah ‘diamankan’ oleh pihak perusahaan sehingga tidak bisa berkutik untuk mengambil sikap demi membela kepentingan rakyat dan daerah,” kata Ridwan Mas.

Sebab, kata dia lagi, PT Pinang Sejati Utama (PT PSU) hingga kini masih beroperasi. Padahal sebelumnya Pemkab dan DPRK sudah memerintahkan aktifitas pertambangan bijih besi di Desa Simpang Dua Manggamat dihentikan. Aktifitas pertambangan itu baru boleh dibuka kembali setelah pihak perusahaan memenuhi dan melengkapi administrasi serta memperbaiki kerusakan lingkungan.

Terkait desakan itu, Ketua DPRK Aceh Selatan, Safiron yang dihubungi, menyatakan, rekomendasi paripurna hasil pansus itu sudah rampung. Tapi belum bisa diserahkan ke bupati karena masih ada yang ditambah dan diperbaiki. “Kalau tidak ada halangan Kamis (24/3) besok sudah diserahkan ke Bupati untuk segera ditindaklanjuti,” katanya.

Ditanya tentang dugaan suap yang diterima sejumlah okum tim Pansus dari PT PSU, secara tegas Safiron mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan dari sejumlah anggota tim pansus dan Direktur PT PSU, Hj Latifah Hanum.

Dari hasil penyelidikan itu tidak terbukti adanya suap menyuap sebagaimana isu yang berkembang. “Kita sudah lakukan penyelidikan, tapi kedua belah pihak mengaku tidak pernah menerima dan memberikan suap,” tegasnya.(az)

Sumber : Serambinews.com

Senin, 02 Mei 2011

Lima Gubuk Hancur Diobrak-abrik Gajah di Pinto Rimba

Tue, Mar 15th 2011, 08:36

TAPAKTUAN - Sejak beberapa hari terakhir, kawanan gajah mengobrak-abrik kebun milik warga di Gampong Pinto Rimba, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan. Selain merusak gubuk, kawanan gajah itu juga telah merusak puluhan hektare kebun dan areal pertanian di desa pedalaman itu.

Kasmi warga setempat, kepada Serambi Senin (14/3) mengatakan, setelah reda selama enan bulan, kini petani di Desa Pinto Rimba, kembali diresahkan dengan kehadiran kawanan gajah itu. Kawanan satwa dilindungi yang diperkirakan mencapai lima ekor sejak Jumat (11/3) malam memasuki pemukiman penduduk dan merusak belasan hektare tanaman sawit, pinang, pisang dan coklat milik warga.

Bukan itu saja, gajah liar itu juga merusak puluhan meter pipa air bersih, serta memporakporandakan lima unit gubuk warga setempat bersama isinya, yakni gubuk milik Tgk Rasyidin, Amir, Syamsuddin, Rakibah dan Rajii.

Tuha Peut Desa Pinto Rimba, Rajii juga mengakui konflik satwa terutama gajah dengan warga yang telah berlangsung beberapa tahun itu hingga kini belum mendapat perhatian dari pemerintah atau instansi terkait untuk menjinak atau menggiring kawanan gajah-gajah itu kembali ke habitatnya.

“Masyarakat sudah berulangkali melaporkan kasus mengamuknya gajah-gajah itu, tapi pihak terkait hingga kini belum melakukan tindakan apapun,”katanya. Rajii menyebutkan, warga sekarang sangat resah dengan seringnya turun kawanan gajah liar ke pemukiman. Tapi warga tidak bisa berbuat banyak menghadapi kawanan binatang berbadan besar itu.(az)

Sumber : Serambinews.com

Kamis, 21 April 2011

Warga Kota Bahagia Masih Konsumsi Air Sungai

Sun, Mar 13th 2011, 08:42

TAPAKTUAN - Sebanyak 3.000 KK masyarakat yang berdomisili di 10 desa dalam Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, hingga kini masih mengkonsumsi air sungai. Kondisi ini disebabkan karena belum tersedianya sarana air bersih.

Camat Kota Bahagia, Muhammad Rasyid, kepada Serambi Sabtu (12/3) di Tapaktuan mengakui prihatin melihat kondisi masyarakat di daerahnya hingga sekarang masih mengandalkan air sungai untuk keperluan memasak, mencuci dan berbagai kebutuhan lainnya. Dikatakan, kondisi warga yang mengonsumsi air sungai itu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun.

Meskipun sebagian kecil warga telah memiliki sumur dan sumur bor, namun airnya tidak bisa dimanfaatkan karena keruh. Akibat belum tersedianya sarana air bersih, masyarakat setempat terpaksa memanfaatkan air sungai yang tidak standar kesehatan untuk keperluan mandi, mencuci, termasuk air minum dan memasak. Muhammad Rasyid, menambahkan, sumber air bersih yang mampu menyuplai seluruh desa di kecamatan itu cukup tersedia, yakni sumber air bersih dari irigasi dan pegunungan. Tapi sumber air itu belum bisa dimanfaatkan karena belum adanya pembangunan fasilitas air bersih yang dapat mengairi ke rumah-rumah warga.

Ia berharap pemerintah setempat melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) supaya segera membangun jaringan air bersih di kawasan itu. “Kami sangat berharap agar Pemkab segera membangunan sarana air bersih, sehingga masyarakat di kawasan itu tidak lagi mengkonsumsi air sungai yang tidak layak menurut standar kesehatan,”katanya.(az)

Sumber : Serambinews.com

Senin, 18 April 2011

Korban Banjir Bulusema Mendapat Bantuan

* Bupati: Larang Warga Tebang Pohon
Thu, Mar 10th 2011, 09:03

SINGKIL - Bupati Aceh Singkil Makmursyah Putra, Rabu (9/3) memberikan bantuan kepada 40 kepala keluarga (KK) warga Bulusema, Kecamatan Suro, yang menjadi korban banjir bandang awal Februari lalu. Bantuan yang bersumber dari APBK dan baitul mal tersebut, masing-masing Rp 5 juta untuk warga yang rumahnya hanyut, Rp 2,5 juta untuk rusak berat dan Rp 1,5 juta bagi rumah rusak ringan.

Selain korban banjir, Bupati yang di dampingi Kadis Sosial Rahmi Suyukur, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Henray Silalahi, Kabag Sosial Suyatno, dan unsur muspida lainnya. Memberikan bantuan serupa kepada lima keluarga korban kebakaran di Desa Tanah Bara, Gunung Meriah, dan satu keluarga di Desa Gosong Telaga Utara, Singkil Utara, masing-masing Rp 5 juta untuk hangus total dan Rp 2,5 juta yang terkena imbas kebakaran.

Di Bulusema, dalam arahanya Makmur meminta, warga di daerah itu menghentikan praktek penebangan pohon di kebun maupun hutan yang dilintasi alur sungai. Agar musibah banjir bandang yang diduga akibat gundulnya hutan tidak terjadi lagi. Mengingat dampak yang ditimbulkan cukup parah, selain rusaknya dan hilangnya harta benda tidak mustahil merenggut nyawa. “Tolong hentikan penebangan pohon, supaya banjir tidak terjadi di daerah kita,” katanya.

Dibagian lain, bupati juga mengajak masyarakat bersatu menjaga ketertiban dan keamanan sekitar. Jangan lupa terus belajar dan berkarya seiring kemajuan jaman. Hal itu penting demi mengimbangi kemajuan, dan meredam pengaruh negatif yang datang.(c39)

Sumber : Serambinews.com

Gangguan Gajah Reda Warga Kembali Bertani

Thu, Mar 10th 2011, 09:00

TAPAKTUAN-Gangguan gajah liar yang sempat mengganggu ketentraman masyarakat di pedalaman Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, kini sudah reda setelah ribuan warga setempat naik gunung mengusir satwa dilindungi itu.

Camat Kluet Tengah, Muhammad Hasbi kepada Serambi, Rabu (9/3) di Tapaktuan, mengatakan, kawanan gajah yang mengganas di daerahnya sejak beberapa tahun terakhir, kini sudah reda. Warga yang selama ini mengungsi karena takut diamuk satwa dilindungi kini sudah bisa kembali menggarap lahan pertaniannya di kebun dan di ladang.

Redanya gangguan binatang bertubuh bongsor itu, setelah ribuan warga dari berbagai desa dalam kecamatan itu naik ke gunung menelusuri hutan belantara untuk mengusir kawanan gajah liar yang selama ini dilaporkan telah meresahkan warga.

Pengusiran kawanan gajah liar sekitar sepekan yang dilakukan warga dengan menggunakan alat berupa rabana, trompet petasan dan perlengkapan lainnya itu merupakan inisiatif warga sendiri yang tidak sanggup lagi menerima ancaman gajah yang telah meresahkan warga. Sementara BKSDA sendiri tidak pernah merespon pengaduan masyarakat atas keganasan satwa dilindungi itu.

Dalam pengusiran gajah untuk kembali kehabitatnya itu warga dari tujuh desa itu dibantu dua orang pawang dari Pekan Baru yang didatangkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PMPN) bagian lingkungan.

Begitu pun, warga sekitar masih tetap cemas akan munculnya kembali kawanan gajah liar tersebut. Karena seperti biasanya setelah diusir kawanan gajah liar itu akan kembali ke pemukiman penduduk dan merusak tanaman warga. Konon lagi katanya, pengusiran yang dilakukan warga itu hanya sebatas mengusir ke hutan-hutan. “Pengusiran yang paling tepat adalah menggiring kembali binatang itu kembali ke habitatnya dengan gajah jinak,” katanya.(az)

Sumber : Serambinews.com

Kapolda Aceh : Warga Harus Dukung Masuk Investor ke Daerah

Tue, Mar 8th 2011, 10:27

TAPAKTUAN - Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Iskandar Hasan SH MH, mengharapkan masyarakat harus mendukung masuknya investor di daerah, sebab kehadiran investor itu bisa membawa manfaat bagi masyarakat sekaligus menunjang percepatan pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Kapolda Aceh kepada wartawan usai bertatap muka dengan jajaran Polres Aceh Selatan pada kunjungan kerja (Kunker) di kabupaten itu, Senin (7/3). Selain bersilaturrahmi dengan masyarakat dan jajarannya, dalam kunjungan kerja di kabupaten itu, Kapolda juga melakukan peletakan batu pertama rencana pembangunan Gedung Serba Guna Polres Aceh Selatan, dan rencana pembangunan kantor Mako Kompi Brimob.

Didampingi Kapolres Aceh Selatan, AKBP Bambang Syafrianto SIK, Kapolda Irjen Pol Drs Iskandar Hasan SH MH, mengatakan, selain bermanfaat bagi masyarakat, yakni terbukanya lapangan kerja, kehadiran investor itu juga sangat penting bagi daerah untuk menambah pendapatan daerah. Karena itu masyarakat harus menerimanya, tidak main anarkis yang bisa merugikan berbagai pihak.

Kalau ada hal-hal belum dipenuhi atau persoalan yang kurang berkenan dan mengganjal di mata masyarakat, hendaknya dibicakan secara baik-baik melalui forum atau bersama unsur Muspida. Dan bila ada penyimpangan aturan hukum mohon dilaporkan kepada penegak hukum. “Kita tidak menginginkan adanya tindak kekerasan atau anarkis. Pihak kepolisian juga tidak menginginkan adanya pihak yang tidak berkepentingan ikut campur dan bermain dalam persoalan itu,”katanya.

Pada kesempatan itu, Kapolda juga memberi warning kepada segenap jajaran kepolisian terhadap maraknya kasus narkoba yang merambah Provinsi Aceh. “Jika ada anggota polisi yang terlibat narkoba akan ditindak dan diancam pecat,”katanya.

Oleh karena itu Kapoldaa meminta jajarannya untuk menghindari dan benar-benar membasmi peredaran dengan mempersempit jaringan narkoba. Karena narkoba bisa merusak moral dan mental anak bangsa. Sebagai memagari anak didik supaya tidak tercemar dari narkoba dan kejahatan lainnya, maka Kapolda membuat program, yakni polisi masuk sekolah. Polisi-polisi ini katanya nanti akan membawa penguatan kamtibmas dengan masuk ke sekolah-sekolah dengan program yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga siswa bisa membentengi diri dan keluarga terhadap bahaya narkoba.

Terkait dengan pelaksanaan Pilkada yang sudah diambang pintu, Kapolda Aceh secara tegas menyatakan, selama kepemimpinannya sudah menyampaikan kepada seluruh jajaranya untuk mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi Pilkada. Terutama menyikapi permasalahan dan tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan serta melakukan pelatihan-pelatihan, kesiapan-kesiapan logistik dan yang terkait dengan itu. Untuk kesiapan itu pihaknya akan mengerahkan kurang lebih 2/3 kekuatan. Yakni sekitar 10.000 kekuatan dari 15.500 jumlah personel polisi yang tersedia ditambah dari anggota TNI dan Linmas.(az)

Sumber : Serambinews.com